perekonomian maluku

Admin - 30 January 2023

Asesmen Perkembangan Ekonomi Makro

Kinerja ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang tumbuh sebesar 3,70% (yoy). Secara nominal pada triwulan II 2022, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp13,24 triliun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp8,32 triliun  (Grafik 1). Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku secara tahunan pada triwulan II 2022 ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan-Idulfitri yang lebih longgar dibandingkan dua tahun sebelumnya.  

Kinerja sisi permintaan Provinsi Maluku pada triwulan II 2022 tumbuh meningkat. Pertumbuhan ini terjadi seiring dengan peningkatan permintaan domestik, pengluaran pemerintah yang mulai terealisasi, dan investasi yang dilakukan di berbagai sektor sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Kinerja komponen konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh sebesar 5,85% (yoy), sedangkan pada komponen PMTDB dan komponen konsumsi pemerintah masing-masing mengalami pertumbuhan kinerja masing-masing sebesar 3,54% dan 3,17%.

Dari sisi penawaran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku disebabkan oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU) utama. Momen HBKN Ramadan-Idulfitri yang meningkatkan permintaan masyarakat menjadi pendorong kinerja LU industri pengolahan serta perdagangan. Peningkatan kinerja investasi di sisi permintaan juga berdampak pada meningkatnya kinerja LU konstruksi.  (Tabel 2). Secara umum, pertumbuhan kinerja sebagian besar LU di Maluku sejalan dengan normalisasi aktivitas sosial masyarakat yang didukung oleh HKBN yang terjadi sepanjang triwulan II 2022. Hal Ini juga ditunjukan dari sisi permintaan konsumsi dari berbagai komponen juga mengalami peningkatan dengan signfikan.

Asesmen Keuangan Pemerintah

Anggaran belanja pemerintah daerah di Provinsi Maluku bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten/kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Maluku. Untuk periode tahun 2022, APBN di Provinsi Maluku tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar  -5,13% (yoy), Untuk APBD di Provinsi Maluku tahun 2022 anggaran belanja mengalami terkontraksi -18,91% dibandingkan dengan total periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi APBN Provinsi Maluku pada triwulan II 2022 tercatat sebesar sebesar Rp3,437 triliun atau 41,07% dari total anggaran. Sementara itu, realisasi anggaran APBD Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp808 miliar atau 26% dari total anggaran.

Asesmen Inflasi Daerah

Inflasi Maluku pada triwulan II 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I 2022. Pada triwulan II 2022, IHK Maluku tercatat mengalami inflasi sebesar 4,19%(yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi IHK Maluku pada triwulan I 2022 sebesar 4,33% % (yoy). Inflasi pada periode laporan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2021 sebesar 1,22% (yoy). Peningkatan inflasi Provinsi Maluku pada triwulan II 2022 terjadi seiring dengan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat yang meningkatkan permintaan dan juga peningkatan aktivitas masyarakat pada perayaan HKBN. Realisasi inflasi Provinsi Maluku pada triwulan II 2022 tersebut berada di atas sasaran inflasi tahun 2022 yang sebesar 3,0±1% (yoy).

Lebih lanjut, realisasi inflasi Maluku pada triwulan II 2022 termasuk dalam nomor 5 tertinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi Provinsi lainnya di kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua. Inflasi di kawasan Sulampua pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 2,88% (yoy), dengan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Inflasi di kawasan Sulampua umumnya dikontribusi oleh inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau seiring dengan kelangkaan komoditas hortikultura (cabai dan bawang) hasil produksi daerah sentra. Inflasi Maluku pada triwulan II 2022 tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,35% (yoy).

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Maluku dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku serta pihak terkait lainnya hingga di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Secara garis besar, strategi pengendalian inflasi di Provinsi Maluku berfokus pada konsep 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Maluku triwulan II 2022 terkendali meskipun masih terdapat risiko dari dampak panjang COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan daerah. Sistem keuangan Provinsi Maluku yang tercermin dari total penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 15,16% (yoy), meningkat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,47% (yoy). Kredit di Provinsi Maluku disalurkan pada beberapa sektor yaitu sektor rumah tangga, sektor UMKM, dan sektor korporasi. Berdasarkan pangsanya, penyaluran kredit di Maluku pada triwulan II 2022 masih didominasi oleh sektor rumah tangga yaitu sebesar 49,13%, diikuti oleh sektor UMKM sebesar 28,92%, dan korporasi sebesar 21,95%.

Seiring dengan kemajuan dalam penanganan pandemi COVID-19, terjadi perbaikan kinerja UMKM dan korporasi sektor utama Maluku pada triwulan II 2022. Kinerja kredit sektor UMKM pada triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 22,95% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,07% (yoy). Perbaikan pada kinerja kredit UMKM juga terjadi pada sektor korporasi, dengan saat ini sudah tidak berada pada level kontraksi. Kredit korporasi Maluku pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 41,7% (yoy), membaik dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan I 2022 yang sebesar -8,92% (yoy). Di sisi lain, kredit sektor rumah tangga meningkat di triwulan II 2022 sebesar 2,72% (yoy), meningkat dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,43% (yoy).

Seiringan dengan kinerja pertumbuhan kredit, posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 3,58% (yoy) pada triwulan II 2022, meningkat signifikan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh hanya sebesar 0,44% (yoy) di triwulan I 2022. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan aset perbankan Maluku sebesar 9.82% (yoy), meskipun menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,82% (yoy). Sementara itu, risiko kredit tetap terjaga di bawah batas threshold-nya yaitu sebesar 5%. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) tercatat sebesar 122,68% menandakan ruang ekspansi kredit perbankan Maluku masih sangat luas. Efisiensi operasional perbankan yang tercermin dari rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang stabil dengan pertumbuhan sebesar 66,93%, serta profitabilitas perbankan Maluku yang tercermin dari rasio Net Interest Margin (RIM) meningkat menjadi 9,29%.

Dari sisi pengembangan akses keuangan dan UMKM, proporsi kredit UMKM secara agregat terhadap total kredit perbankan di Maluku tercatat tumbuh 28,92%. Pertumbuhan kredit UMKM di triwulan II 2022 terpantau mengalami peningkatan signifikan menjadi 22.95% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,07% (yoy). Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPw BI Provinsi Maluku melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku maupun stakeholder lainnya untuk meningkatkan akses keuangan dan daya saing UMKM, antara lain dengan melakukan peningkatan produktivitas petani hortikultura dan business matching antara petani binaan KPw BI Maluku dengan perbankan maupun toko ritel modern. Selain itu, program yang sudah berjalan sebelumnya seperti pembinaan klaster, monitoring rasio kredit UMKM, sosialisasi program kewirausahaan, identifikasi dan pengembangan potensi usaha unggulan, pelatihan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi, dan penyelenggaraan diskusi dengan dinas terkait serta kelompok masyarakat juga tetap dijalankan.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan sistem pembayaran tunai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Maluku selama triwulan II 2022 menunjukkan terjadinya net outflow sebesar Rp213 miliar. Terjadinya net outflow pada triwulan II 2022 tersebut serupa dengan kondisi pada triwulan yang sama tahun 2021 yang juga mengalami net outflow sebesar Rp383 miliar. Kondisi net outflow pada triwulan II terjadi seiring dengan menigkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) idul fitri.

Pada masa pandemi COVID-19, KPwBI Provinsi Maluku melakukan beberapa penyesuaian terhadap pelayanan kas di Provinsi Maluku. Kegiatan layanan kas seperti Kas Keliling, Kas Keliling 3T, penukaran uang rusak bagi pihak eksternal dan klarifikasi uang rupiah yang diragukan keasliannya ditiadakan untuk sementara waktu. Pemberlakukan split operation kegiatan kas juga dilakukan, yaitu pada lokasi utama di Kompleks Gedung KPwBI Provinsi Maluku serta pada Lokasi Kerja Alternatif (LKA) di Kompleks Rumah Dinas Pegawai KPwBI Provinsi Maluku yang berlokasi di Karang Panjang, Ambon. Selain itu, KPwBI Provinsi Maluku juga memberlakukan perubahan jadwal layanan setoran dan bayaran perbankan menjadi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan pembagian jam kerja pukul 09.30-10.30 WIT untuk layanan setoran, pukul 10.30-11.00 WIT untuk layanan penarikan, serta pukul 10.30-15.00 WIT untuk layanan kliring.

Perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Provinsi Maluku pada triwulan II 2022 menunjukan tren peningkatan. Hal tersebut terlihat dari perkembangan transaksi RTGS (Real-Time Gross Settlement). Pada transaksi RTGS, perkembangan terlihat dari meningkatkan jumlah transaksi mencapai 4.297 transaksi dengan nominal sebesar 7,52 triliun. Secara nominal, pertumbuhan transaksi RTGS pada triwulan II 2022 masih terkontraksi sebesar -6,36% (yoy), yang mana hal ini meningkat dibandingkan dengan kontraksi nominal RTGS pada triwulan I 2022 yang sebesar -17,09% (yoy)

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat pengangguran di Provinsi Maluku pada Februari 2022 menurun. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku mencapai 56,4 ribu orang atau sebesar 6,44% terhadap total angkatan kerja sebanyak 876 ribu orang. Capaian ini menurun dibandingkan dengan TPT pada Agustus 2022 yang tercatat sebesar 6,93% atau sebesar 59,6 ribu orang dari total angkatan kerja sebanyak 860 ribu orang. Namun demikian berdasarkan laju pertumbuhannya, jumlah pengangguran di Provinsi Maluku pada Februari 2022 tersebut tercatat tumbuh 0,24% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pada Agustus 2021 yang tercatat -6,14% (yoy).

Dari sisi pendapatan masyarakat, terjadi penurunan pendapatan khususnya yang tercermin dari koreksi Nilai Tukar Petani (NTP). NTP gabungan Provinsi Maluku pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 104,95 atau menurun dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 105,25. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan indeks terima ditengah terjadinya peningkatan indeks bayar. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan biaya produksi pertanian, sementara tingkat pendapatan justru menurun pada triwulan II 2022. Namun demikian, secara umum kegiatan pertanian di Provinsi Maluku masih berada dalam tingkatan yang menguntungkan. Kondisi ini terkonfirmasi dari tingkat NTP gabungan Provinsi Maluku yang masih tercatat di atas threshold-nya yaitu 100. Lebih jauh, angka NTP di sebagian sub sektor juga masih menunjukkan adanya keuntungan kecuali pada sub sektor Tanaman Bahan Makanan (Tabama) dan hortikultura.

Ketimpangan kesejahteraan di Provinsi Maluku menurun. Angka gini ratio Provinsi Maluku pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,301, cukup menurun dibandingkan dengan gini rasio September 2021 yang sebesar 0,316. Dengan melihat kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa ketimpangan antara orang tidak miskin dengan orang miskin di Provinsi Maluku cukup menurun hingga triwulan I 2022. Fenomena penurunan tersebut juga terjadi pada Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Maluku yang tercatat menurun.

Prospek Ekonomi dan Inflasi

Secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku untuk keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3,8%-4,60% (yoy), atau meningkat dibandingkan tahun 2021. Meningkatnya kinerja ekonomi Maluku secara keseluruhan tahun 2022 diprakirakan didorong oleh pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi COVID-19 di mana regulasi pembatasan mobilitas masyarakat mulai dilonggarkan secara bertahap, semakin baiknya pengendalian COVID-19 sehingga mendorong kepercayaan diri konsumen, pelaku usaha, dan investor untuk meningkatkan aktivitas ekonominya.

Tingkat inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2022 diperkirakan dapat berada berada di atas sasaran inflasi tahun 2022 yang sebesar 3,0±1% (yoy). Secara umum, inflasi Maluku secara keseluruhan pada tahun 2022 diprakirakan masih didominasi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok angkutan udara dan kelompok perawatan pribadi. Perbaikan daya beli masyarakat dibandingkan dengan tahun 2021 akan mendorong tingkat konsumsi. Selain itu, semakin longgarnya aktivitas masyarakat di wilayah Maluku diprakirakan akan mendorong kembalinya pelaksanaan beberapa kegiatan dan perjalanan publik yang rutin dilakukan sebelum pandemi.